KAMI SIAP MEMBANTU UNTUK SEMUA URUSAN IZIN ANDA!

Dari urusan terkecil untuk anda, sampai uzin terbersar yang anda butuhkan akan kami selesaikan.

KAMI TERDIRI DARI TEAM YANG PROFESIONAL

Dengan pengalaman dan kemapuan serta pendidikan yang sesuai dengan bidang masing masing, team kami membantu izin anda dengan penuh loyalitas.

"IZIN BERES, USAHA SUKSES" DEMIKIAN PEPATAH BERKATA

Kami siap membantu kesuksesan bisnis anda dengan izin yang kami selesaikan dengan cepat dan tepat.

PROSES KAMI, CEPAT, TEPAT, MUDAH DAN MURAH

Kami ada untuk mempermudah dangan kepuasan anda kami berjaya.

MAU URUS IZIN ?, PERCAYAKAN KEPADA KAMI!

Jangan menunggu untuk mengurus izin anda, jangan bingung dengan urusan anda, segera hubungi kami di kontak tersedia.

Thursday, April 5, 2018

Jasa Urus Masterlist Barang Modal


Jasa Urus Masterlist Barang Modal / Bahan Baku (Fasilitas Bebas Bea Masuk) bagi PMA / PMDN
Berikut Persyaratan Dalam Proses Pengurusannya :
  1. Akta Pendirian Perusahaan.
  2. Daftar Barang dan bahan dan Disket (soft copy) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan Investor Module BKPM).
  3. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  4. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
  5. Angka Pengenal Impor (API – U/API – P);
  6. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus industry pengolahan;
  7. Kalkulasi Penggunaan Barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama.
  8. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin – mesin/peralatan atau gambar teknis gedung / bangunan.
  9. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) atas impor mesin yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktoran Jenderal Bea danCukai dan faktur pembelian mesin dalam negeri.
  10. Surat Rekomendasi dari Kepala Otorita Asahan untuk barang dan bahan untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).
  11. Data Teknis atau brosur barang dan bahan.
  12. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan / Pembebasan Bea Masuk (SP Pabean)
  13. Izin  Usaha (IUT)
  14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
Lama Proses: 14 hari kerjaBiaya Pengurusan: Call Us

Jasa Urus Masterlist Mesin PMA / PMDN



Persyaratan:
  1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Menkumham.
  2. Daftar Mesin  dan Disket ( soft copy ) Daftar Mesin (berdasarkan Investor Module BKPM).
  3. Foto copy SKT dan NPWP Perusahaan;
  4. Foto copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  5. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal, khusus Penunjang Pertambangan diperlukan Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) disertai Rekaman Kuasa Pertambangan.
  6. Foto copy Angka Pengenal Impor (API-P);
  7. Foto copy Nomor Induk Kepabeanan (NIK);
  8. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan flow chart khusus industry pengolahan.
  9. Kalkulasi Kebutuhan Kapasitas Mesin Produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip penanaman modal.
  10. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan ( termasuk untuk hotel/perkantoran).
  11. Data teknis atau brosur mesin.
  12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periodeterakhir.
Lama Proses: 14 hari kerjaBiaya Pengurusan:  Call Us

IZIN API P



Izin  API – P (AngkaPengenal Impor Produsen)
Persyaratan API – P berdasarkanPermendag No. 70/M-DAG/PER/9/2015:
  1. Foto copy Akte Pendirian dan Perubahannya berikut Pengesahannya.
  2. Foto copy KTP dan NPWP Pribadi bagi WNI Penandatangan API-P
  3. Foto copy Paspor, NPWP dan IMTA bagi WNA penandatanganan API-P
  4. Bagi penandatanganan yang buka Direktur perusahaan harus melampirkan Surat Kuasa dari direksi
  5. Foto copy SP PMA / Izin Prinsip  dan Perubahannya (untuk PMA)
  6. Foto copy IUT ( untuk PMA)
  7. Foto copy Izin Industri(untuk Perusahaan Swasta)
  8. Foto copy Domisili Perusahaan
  9. Foto copy NPWP Perusahaan
  10. Foto copy TDP Perusahaan
  11. Pas photo penandatangan API-P 3×4=2 lembar (background merah)
Proses Pengurusan :
Swasta / PMDN : 20 hari kerja
PMA : 5 Hari Kerja
Biaya :  Call us

JASA PAJAK




Jasa AkuntingDengan pembukuan yang tertata baik akan memudahkan manajemen untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat bagi pengembangan perusahaan, tidak terlepas pula dengan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang atau Badan Usaha di wilayah Republik Indonesia untuk melakukan pelaporan pajak secara berkala.
Jika anda mengalami kesulitan dalam membukukan transaksi usaha dan menyajikan informasi akuntansi, kami menawarkan jasa akunting dengan ruang lingkup di bawah ini :
Jasa AkuntansiKami melayani jasa penyusunan laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan (Kompilasi) sesuai standar yang berlaku umum di Indonesia.
Jasa PerpajakanKami melayani jasa perpajakan sebagai berikut:
Menyiapkan dan Melaporkan Laporan Pajak Bulanan;
Pajak Pertambahan Nilai;
PPh Pasal 21;
PPh Pemotongan/ Pemungutan pada Pihak Ketiga;
Angsuran PPh Pasal 25 baik perusahaan maupun perseorangan;
Menyiapkan dan Melaporkan SPT Tahunan;
PPh Badan;
PPh Pasal 21;
PPh Orang Pribadi;
Biaya jasa : Call Us

JASA NOTARIS



  • Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Bangunan
  • Akta dan SK Kementrian Hukum dan HAM
  • Perjanjian Sewa Menyewa
  • Dll.
Info Selanjutnya: Call Us

JASA HUKUM


Pelayanan jasa bantuan hukum yang dapat kami berikan dalam proses penyelesaian suatu permasalahan hukum adalah sebagai berikut :
  1. Konsultasi Hukum, yaitu memetakan dan menganalisa peristiwa hukum yang terjadi secara normatif dengan memberikan langkah-langkah dan solusi  hukum yang tepat terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien.
  2. Perancangan Dokumen Hukum, yaitu Membantu klien dalam memeriksa, merancang dan menganalisa akta kontrak dan/atau dokumen hukum perusahaan atau perorangan untuk kepentingan klien
  3. Pendampingan Hukum, yaitu Mendampingi klien dengan membela dan memperjuangkan segala hak-hak klien terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien dengan merancang strategi hukum
  4. Pendampingan Litigasi, yaitu bagian dari strategi hukum yang diberikan oleh  Advokat/Pengacara kepada klien dalam penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan mekanisme sistem peradilan (kepolisian, kejaksaan dan di dalam peradilan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung)
  5. Pendampingan Non Litigasi, yaitu bagian dari strategi hukum yang diberikan oleh  Advokat/Pengacara kepada klien dalam penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan mekanisme di luar sistem peradilan (Mediasi, Negosiasi, Arbitrase)
  6. Pengurusan Perizinan Usaha
Info SelanjutnyaCall Us